Labels

Pengikut

bagaimana pandangan anda tentang blog ini???

Selasa, 29 Maret 2011

Dampak AFTA bagi UKM di Indonesia

Sungguh sangat mengejutkan berita akhir-akhir ini bagi para pelaku ekonomi kelas kecil dan menengah di Indonesia. Hal ini terkait dengan diberlakukannya perdagangan bebas di Indonesia. FTA (Free Trade Area) yang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan bagi Negara-negara ASEAN beberapa tahun lalu, pada akhirnya menurut penulis malah menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia sendiri, karena Indonesia memang belum mampu serta siap . Banyak sekali produk-produk cina yang membanjiri Indonesia yang hal ini secara tidak langsung akan mebunuh usaha kecil dan menengah di Indonesia yang mungkin memang secara kualitas belum mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Menurut perbicangan bersama ahli serta pengamat ekonomi Drajad Wibowo, dikatakan bahwa pada tahun 2010 atau satu tahun kedepan ini, bisa saja terjadi PHK besar-besaran sebagai akibat macetnya bisnis rill di akar rumput kelas kecil dan menengah. Itu semua dipicu oleh membanjirnya produk-produk cina di pasar Indonesia. Banyak sekali produk-produk UKM yang ditiru oleh cina, dan ini memerlukan perhatian, salah satunya batik tulis

Di tgl 28 januari 2010 ini yang sekaligus akhir dari program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, banyak sekali demo yang digelar. Salah satu yang uniq adalah adnya gubernur Jawa Timur Soekarwo yang ikut ke jalan juga dalam memberikan pengarahan kepad para demonstran yang isi nya antara lain kurang menyetujui dilaksanakannya AFTA. Walau demikian itulah realitas bisnis global, ditengah maraknya perkembangan teknologi.

Mensikapi hal tersebut, tentu pemerintah harus mampu serta segera menyiapkan formula khusus, yang menjadi solusi akan masalah ini, apalagi saat ini Indonesia telah dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang memecah serta mengganggu kredibilitas pemerintahan salah satunya kasus century.

Dari fenomena di atas penulis menilai bahwa hal tersebut lebih kepada system pemasaran. Secara kualitas, sebenarnya produk-produk UKM Indonesia justru tetap mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk cina, sehingga ini hanyalah masalah penguasaan teknologi. Saya yakin kalau semua para pelaku UKM melek teknologi dan memanfaatkan kekuatan intrenet sebagai system pemasarannya, maka apapun kebijakan pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh dan mengecilkan posisi UKM di perdaganagn internasional. Semoga hal ini segera ditangkap oleh semua yang peduli akan keberlangsungan UKM di Indonesia.

Oleh : erwin susetya

http://erwinsusetya.com/dampak-afta-bagi-ukm-di-indonesia
Continue Reading »

602 UKM di 10 Kota Besar Hadapi Masalah Akses Kredit

Rabu, 17 Februari 2010 - 16:47 wib
Foto: Koran SI
Foto: Koran SI

JAKARTA - Associate Operations Officer IFC Nyoman G Satrya Wibawa menjelaskan dalam survei yang diadakan oleh International Finance Corporation (IFC) pada 602 UKM di 10 kota besar di Indonesia terlihat bahwa ada beragam masalah yang dihadapi UKM saat mengakses kredit.

Permasalahan yang dihadapi UKM adalah akses kredit kurang memadai (25,9 persen), kurangnya permintaan pasar (18,6 persen), pengelolaan keuangan (9,4 persen), bahan baku (10,3 persen), lainnya (24,4 persen) dan tidak masalah (11,3 persen).

"Bila dibandingkan dengan luar negeri, masalah UKM di Indonesia juga sama seperti itu. Tapi akses kredit yang tidak disetujui karena UKM tersebut memang tidak memiliki jaminan (agunan) yang secure," jelas Satrya, di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Selain agunan, masalah yang dihadapi UKM adalah perbankan enggan mengevaluasi analisis keuangan (cashflow) UKM tersebut. Tapi, lanjut Satrya, perbankan selama ini hanya mengandalkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh UKM itu.

Uniknya, selama ini UKM juga melihat bahwa suku bunga kredit tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan untuk mengakses kredit perbankan. Bahkan, UKM berani membayar tinggi asal kreditnya disetujui.

"Suku bunga tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan. Tapi mereka justru berani membayar lebih asal kredit bisa langsung disetujui dan dicairkan," tegasnya.

Survey dari IFC ini dilakukan pada 602 UKM di kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Jogjakarta, Cilegon, Kupang dan Pekalongan. Daerah tersebut merupakan daerah potensial penerima pinjaman perbankan.(Didik Purwanto/Koran SI/ade

http://economy.okezone.com/read/2010/02/17/320/304616/320/602-ukm-di-10-kota-besar-hadapi-masalah-akses-kredit
Continue Reading »

kumkm-disuntik-rp151-triliun

Kemenkop diharapkan menjadi kementerian teknis


SURABAYA Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp151 triliun pada 2014 untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomiankoperasi dan usahamenengah kecil mikro (KUMKM), mengingatbelum semua koperasitumbuh sehat. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan hingga saat ini, APBN sudah mengucurkan dana untuk koperasi dan UKM sebesar Rp51 triliun dan akan berlanjut sampai 2014 sebesar Rp 100 triliun.

"Pengucuran dana APBN diproyeksikan untuk menguatkan koperasi dan UMKM," tegas Presiden dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-63 di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) V Brawijaya, Surabaya, kemarin. Namun, SBY menyayangkan belum seluruh koperasi dan UMKM mendukung pesatnyapertumbuhan ekonomi Indonesia. "Masih banyak koperasi dan UMKM yang belum mampu mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia dengan kinerja baiknya," kata SBY.

SBY menilai secara kuantitas jumlah koperasi di Indonesia cukup banyak, tetapi secara kualitas belum semuanya baik. Masih banyak kinerja koperasi dan UMKM yang tidak didukung dengan baiknya sarana pada sektor sumber daya manusia (SDM), manajemen, pendanaan, dan pemasaran. Pemerintah melihat masalah teknis dalam memasarkan produk yang dihasilkan merupakan persoalan yang paling sering dijumpai di sekitar koperasi.

Di sisi lain, produk-produk tersebut sering kali tidak bisa bersaing dengan produk industri. Meski demikian, kata Presiden, beberapa koperasi sudah berhasil dan menyejahterakan anggota, sekaligus menguatkan perekonomian nasional. Presiden bisa memahami permasalahan yang dialami koperasi Indonesia. Permasalahan koperasi yang harus dibenahi terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan manajemennya.

Koperasi juga sering mengalami permasalahan teknis dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Di sisi lain, produk-pro-duk tersebut sering kali tidak bisa bersaing dengan produk industri. Kelemahan inilah yang diharapkan Presiden bisa diperkuat oleh masing-masing koperasi.

Gagasan Gemaskop

Oleh karena itu, masyarakat harus menggiatkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Gerakan Minum Susu Nasional yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan UKM karena sangat relevan di tengah sistem perekonomian global.

Menteri Koperasi dan UMKM Sjaifuddin Hasan mengatakan gagasan Gemaskop karena banyak-nya kebijakan pemerintah yang telah mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Data Kemenkop merinci pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahap kedua 2010-2014, target pertumbuhan ekonomi 7,7% dengan penurunan angka kemiskinan hingga 10% dan menurunkan angka pengangguran sebesar 6%. "Banyak koperasi di Indonesia yang sedang tidur itu ditumbuhkan lagi dengan suntikan modal," kata Sjaifuddin.

Hingga Maret 2010, lanjut Sjaifuddin, sedikitnya 175.102 koperasi di Indonesia dengan jumlahanggota 29,12 juta orang. Apabila dibandingkan dengan 2008 terdapat peningkatan sebanyak jumlah koperasi sebesar 13% dan 6,6% untuk anggota koperasi.

Volume usaha pada 2010 terdapat peningkatan Rp77,51 triliun atau 13,25% untuk modal sendiri tercatat Rp30,66 triliun atau meningkat 35,88%.

Sementara itu, pada puncak perayaan Harkopnas ke-63 di Surabaya, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid juga mendesak pemerintah untuk mengubah struktur Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi kementerian teknis untuk meningkatkan kinerja koperasi di masa yang akan datang.

Nurdin mengatakan jika Menteri Koperasi masih sebagai Menteri Negara, diyakini program yang lerancang untuk peningkatan kinerja koperasi sangat sulit terlaksana. "Untuk itu, kami mengharap Menteri Koperasi dan UKM berubah menjadi menteri urusan teknis," kata Nurdin.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat menteri, gubernur, bupati dan wali kota untuk memperhatikan eksistensi dan keberadaan pasar tradisional di berbagai daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi kerakyatan.

http://ukmindonesiasukses.blogspot.com/2010/07/kumkm-disuntik-rp151-triliun.html
Diposkan oleh UKM Indonesia Bersama di Kamis, Juli 15, 2010
Label: UKM Indonesia
Continue Reading »

UKM dan permasalahannya



Usaha kecil dapat diawali dengan biaya yang sangat rendah dan dilakukan secara part-time. Usaha kecil juga sangat cocok menggunakan internet marketing, karena dapat disesuaikan untuk melayani pasar yang sempit (niche). Hal ini susah dilakukan sebelum revolusi internet yang dimulai akhir 1990-an.
Adaptasi terhadap perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Khususnya untuk usaha kecil, yang tidak terikat masalah birokratis, sangat mudah untuk merespon pasar dengan cepat. Pemilik usaha kecil cenderung dekat dengan pelanggan dan kliennya sehingga menghasilkan tanggung jawab dan respon yang lebih besar.
Permasalahan Usaha Kecil
Usaha kecil sering kali menghadapi berbagai masalah terkait skala usahanya. Penyebab kebangkrutan yang umum adalah pemilik usaha kecil tidak dapat memperoleh dana yang mereka butuhkan. Hal ini sering kali lebih sebagai akibat dari perencanaan yang buruk, daripada akibat kondisi ekonomi.
Telah menjadi aturan umum bahwa pengusaha kecil harus mempunya akses sejumlah uang yang setidaknya sama dengan proyeksi pendapatan satu tahun pertama sebagai antisipasi pengeluarannya. Sebagai contoh, jika pemilik usaha berpikir ia akan mendapat pendapatan Rp 10 juta di tahun pertama dengan biaya memulai bisnis Rp 15 juta, maka seharusnya ia memiliki akses dana tidak kurang dari Rp 25 juta.
Selain itu, untuk menjamin usaha memiliki cukup dana, pengusaha kecil harus memahami tentang pendapatan kotor (penjualan dikurangi biaya variabel). Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai aktivitas bisnis. Untuk mencapai titik impas, usaha harus mencapai tingkat penjualan di mana pendapatan kotor melebihi biaya tetap (contoh biaya tetap seperti sewa ruangan dan biaya fasilitas lain yang tidak terkait penjualan).
Ketika memulai usaha, sering kali pemilik usaha kecil menetapkan harga sangat rendah sehingga meskipun beroperasi dengan kapasitas maksimum, namun mustahil mencapai titik impas. Untungnya, pengendalian biaya atau peningkatan harga sering kali mengatasi masalah ini.
Beberapa hal yang menjadi perhatian usaha kecil lainnya adalah biaya asuransi, kenaikan biaya energi, pajak, dan juga peraturan-peraturan pemerintah.
Masalah lain usaha kecil adalah “Mitos Entrepreneurial”. Mitos ini mengasumsikan bahwa seorang yang ahli dalam bidang teknik tertentu juga akan menjadi ahli dalam menjalankan bisnis di bidang tersebut. Padahal, keahlian manajemen bisnis dibutuhkan untuk tetap menjaga bisnis berjalan dengan baik.
Sumber: Wikipedia
Continue Reading »